HARIANOKUS.COM- Wacana dan rencana pemekaran daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel masih bergulir. Sejumlah daerah yang mengusulkan pemekaran bahkan telah menyiapkan berbagai persyaratan.
Beberapa daerah yang mengajukan usulan pemekaran di Sumatera Selatan dari berbagai sumber dapat diketahui setidaknya saat ini terdapat 6 calon kabupaten baru. Kabupaten apa saja berikut nama namanya:
Pada 26 Juli 2021 silam DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur telah menyetujui pemekaran Calon Daerah Persiapan (CDP) Kabupaten Kikim. Pembentukan Kabupaten Kikim Area di daerah induk Kabupaten Lahat.
Cakupan Wilayah Kecamatan CDP Kabupaten Kikim Area terdiri 5 Kecamatan meliputi Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Tengah, Kecamatam Kikim Barat, Kecamatam Kikim Selatan, Kecamatan Pseksu dan terdiri dari 89 Desa.
Dalam bahaaan itu pula dinajas lokasi Ibukota Daerah Persiapan di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur (Koordinat Geografis Latitude : 03*41’56,51″, Longitude : 103*23’19.06″, dan Koordinat Universal Transverse Mercator X=321.042, Y=9.590.978).
Sisi pendanaan terhadap Pemekaran Calon Daerah Persiapan dari Pemkab Lahat sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar) pertahun selama 3 tahun dan dari Pemprov Sumsel Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar) pertahun selama 3 tahun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemprov Sumsel.
Selain Kikim Area berikut ada juga keinginan untuk membentuk daerah baru Kabupaten Basemah sebagai penggabungan wilayah Kota Pagar Alam dengan sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat bagian selatan.
Di Kabupaten Muara Enim setelah terbentuknya Kota Prabumulih dan Kabupaten PALI, kembali muncul wacana pembentukan daerah baru Kabupaten Gelumbang dan Kabupaten Rambang Lubai Lematang.
Kabupaten Banyuasin juga muncul rencana pembentukan daerah baru Kabupaten Banyuasin Tengah dan Kabupaten Banyuasin Timur (Perairan), serta masih banyak wacana lainnya.
Tujuan sejumlah wilayah ini ingin mekar tentu bagian dari penataan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi, antara lain untuk mewujudkan efektivitas
Dimsaping itu untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan
Meningkatkan kualitas tata
Sebagaimana dicantumkan dalam 31 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penataan daerah tersebut dilaksanakan melalui pembentukan daerah dan penyesuaian daerah antara lain melalui mekanisme pemekaran daerah dan penggabungan daerah.
Namun kembali, sampai dengan saat ini kebijakan mengenai Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dicabut oleh pemerintah pusat. (***)