"Kampanye sosialisasi massal tentang pengeboran ilegal harus dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami konsekuensi dari aktivitas tersebut," ujarnya.
Kejadian pengeboran ilegal yang merajalela di Sumatera Selatan diyakini dipicu oleh tingginya permintaan minyak.
"Ini terjadi karena ada pembeli. Sementara itu, Pertamina, perusahaan energi milik negara, menilai minyak yang diproduksi oleh masyarakat sebesar 70 persen dari harga pasar. Ini tentu saja membuat masyarakat memilih menjual ke Pertamina karena harga yang ditawarkan lebih rendah," jelasnya.
Untuk mempercepat dan mitigasi kegiatan pengeboran ilegal dibeberapa daerah tersebut gubernur mendapatkan dukungan dari semua pihak.
Bahkan Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Korupsi (Satgas Tipikor) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), SKK Migas, entitas bisnis, dan masyarakat secara aktif terlibat dalam penanganan pengeboran ilegal.