JAKARTA, HARIANOKUSELATAN - Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut mempengaruhi proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut kini perlu menyesuaikan strategi penyidikan agar lebih efektif dan efisien.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran membuat KPK harus memprioritaskan efektivitas dalam setiap proses penyidikan. “Saya pikir kita perlu efektif dan efisien. Apalagi sekarang ada efisiensi anggaran,” kata Tessa di Gedung KPK pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Tessa menambahkan bahwa meskipun efisiensi anggaran tidak langsung mempengaruhi seluruh kegiatan, salah satu yang terdampak adalah perjalanan dinas yang diperlukan dalam penyidikan. “Walaupun itu tidak serta-merta mempengaruhi, terutama dalam kegiatan seperti perjalanan dinas, KPK perlu mengatur proses penyidikan dengan lebih hati-hati,” ujarnya.
Penyesuaian dalam strategi penyidikan ini, menurut Tessa, bertujuan agar target dapat tercapai tanpa mengganggu alokasi anggaran yang sudah disusun. “Sehingga target bisa tercapai tanpa mengganggu atau mengganggu proses penganggaran yang ada,” jelasnya.
Salah satu kasus yang terdampak adalah dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) APBD Jawa Timur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini, namun hingga kini, belum ada yang ditahan. Tessa mengungkapkan bahwa penyidik membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan penahanan dan pendalaman penyidikan, mengingat jumlah tersangka yang banyak.
BACA JUGA:SMP Negeri 1 Simpang Ajak Siswa Sarapan Bergizi dan Konsumsi Tablet Tambah Darah
BACA JUGA:Jelang Pelantikan, Wali Kota Palembang Diminta Tunjuk Pejabat Sesuai Kompetensi
BACA JUGA:Personel Polsek Kisam Tinggi OKU Selatan Bantu Warga Bersihkan Kebun
“Karena memang jumlahnya banyak, diperlukan waktu. Penyidik juga mengerjakan perkara-perkara lain. Saya pikir kita perlu efektif dan efisien,” kata Tessa.
Tessa juga menekankan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah, KPK berkomitmen untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu kelancaran penyidikan. “Penyidikan pada kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur memang memerlukan anggaran, khususnya untuk perjalanan dinas. Namun, KPK tetap berkomitmen agar efisiensi anggaran tidak mengganggu jalannya proses penanganan perkara,” tegas Tessa.