Presiden Prabowo Tegaskan Peringatan kepada Bea Cukai: Hentikan Praktik Penyelundupan dan Rente Impor

Harianokus.com-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait praktik penyelundupan serta rente impor yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas segala bentuk praktik ilegal dalam sistem impor, termasuk diskriminasi terhadap pengusaha kecil dan menengah.

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Percepat Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, Segera Bersurat ke Presiden

BACA JUGA:Dubes Al Busyra Basnur Akhiri Tugas di Ethiopia, Tinggalkan Jejak Diplomasi dan Sosial

"Bea Cukai harus kita benahi. Jangan lagi bermain-main dengan prosedur yang dibuat-buat. Semua harus transparan dan adil," ujar Prabowo di hadapan pelaku ekonomi dan pejabat negara.

Sebagai mantan perwira militer, Prabowo menegaskan dirinya memahami berbagai taktik licik yang digunakan untuk menyelundupkan barang ke dalam negeri. Ia menginstruksikan tindakan tegas terhadap siapa pun, termasuk pejabat, yang terlibat atau membekingi penyelundupan.

BACA JUGA:Desain Rumah Dinas Bupati OKUS Tuai Kritik

BACA JUGA:Libur Lebaran, Danau Ranau Ramai Wisatawan

“Tidak boleh ada toleransi. Kita harus bertindak tegas karena yang dirugikan adalah rakyat kita sendiri. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan malah menjadi bagian dari masalah,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti ketimpangan dalam sistem impor bahan baku yang dinilai hanya menguntungkan kelompok usaha tertentu. Ia menyerukan agar sistem tersebut dibuka untuk menghapus diskriminasi terhadap pelaku usaha lain.

“Tidak bisa lagi hanya segelintir perusahaan yang diberi hak untuk impor. Itu praktik rente yang harus dihentikan. Kita ingin keadilan dalam ekonomi," tambahnya.

BACA JUGA:Tol Palembang–Betung Ditutup Sementara, Pengguna Jalan Diminta Menyesuaikan Rencana Perjalanan

BACA JUGA:Bupati OKU Selatan Pimpin Rapat Tingkatkan Kinerja OPD

Langkah ini menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo dalam membenahi sektor perdagangan dan industri agar lebih sehat, kompetitif, dan berpihak pada kepentingan nasional serta rakyat banyak.