Harianokus.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi data aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam praktik judi online. Ia pun meminta Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera memberikan surat peringatan (SP) kepada ASN yang terindikasi.
“Datanya sudah ada, namun saya minta agar ASN yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan peringatan oleh Inspektorat dan Biro Kepegawaian,” ujar Pramono saat ditemui di Masjid Istiqlal, Minggu (27/7/2025).
BACA JUGA:Bupati OKU Selatan Ikuti Peluncuran Koperasi Merah Putih Bersama Presiden RI
BACA JUGA:Kejati Sumsel Periksa Alex Noerdin sebagai Tersangka Korupsi Pasar Cinde
Pramono menegaskan, Pemprov tidak akan gegabah dalam memberikan sanksi. Setiap data ASN yang diduga terlibat akan ditelaah secara menyeluruh sebelum diambil langkah hukum maupun administratif lebih llanjut
BACA JUGA:Bupati Abusama Sambut Hangat Kepulangan Jamaah Haji OKU Selatan 2025
BACA JUGA:Sampah di Jalan Menuju Desa Pendagan Kembali Menjamur, Berpotensi Jadi TPA Liar
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mengejutkan: sebanyak 15.033 penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta ternyata ikut bermain judi online. Nilai transaksi dari aktivitas ilegal ini bahkan mencapai Rp3,12 triliun sepanjang 2024, melibatkan 602.419 warga.
“Bantuan sosial hanya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jika terbukti ikut judi online, maka hak mereka akan dicabut dan dialihkan kepada yang lebih layak,” tegas Pramono.
Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bansos agar bantuan lebih tepat sasaran. Proses pembaruan data akan dilakukan secara berkala guna mencegah penyalahgunaan bantuan.
BACA JUGA:Konflik Iran-Israel Memanas: Eskalasi Serangan dan Ancaman Perang Regional
BACA JUGA:Tanggapi Keluhan Warga, Bupati OKU Selatan Evaluasi Kinerja Manager PLN
Selain itu, Pramono mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawasi distribusi bansos dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan.
“Langkah ini kami ambil agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” tutupnya.