Asisten I Setda OKU Selatan Pimpin Rakor dan Asistensi Penyusunan Pelaporan Penilaian Kepatuhan HAM 2026

Hariankkus.com9 – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Joni Rafles, AP., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Pelaporan Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Instansi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Negara Bakti, Senin (11/05/2026), sebagai bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dalam memperkuat koordinasi antar perangkat daerah guna mendukung penyusunan laporan penilaian kepatuhan HAM secara optimal.

Rapat ini dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki peran penting dalam pemenuhan indikator penilaian kepatuhan HAM di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.

Dalam arahannya, Asisten I Joni Rafles menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan penilaian tersebut. Menurutnya, seluruh OPD harus mampu bekerja sama secara maksimal dalam melengkapi data dukung serta dokumen yang dibutuhkan agar proses pelaporan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Penilaian kepatuhan HAM ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Joni Rafles.

Ia menjelaskan, penilaian kepatuhan HAM bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi, namun menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Melalui rapat koordinasi dan asistensi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memahami indikator-indikator penilaian secara menyeluruh, sehingga mampu menyusun laporan yang akurat, lengkap, dan berkualitas.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi bagi masing-masing OPD untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data dan penyusunan dokumen pendukung, sehingga solusi dapat dirumuskan secara bersama.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menargetkan capaian optimal dalam Penilaian Kepatuhan HAM Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik yang adil, inklusif, dan menghormati hak dasar masyarakat.

Dengan adanya koordinasi yang baik antar perangkat daerah, diharapkan pelaksanaan penilaian kepatuhan HAM di Kabupaten OKU Selatan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik.

Komitmen ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Sumber: