BKKBN Ingatkan Dampak Buruk Stunting Bagi Masa Depan Indonesia

 

 

SERANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengingatkan dampak buruk stunting bagi masa depan Indonesia.

 

Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan

satu dari lima balita di Indonesia bertubuh pendek dan gagal berkembang alias stunting hingga menyebabkan tingkat kecerdasan mereka rendah dan berpotensi gagal sehat di masa depan. Karena itu, stunting harus dicegah bersama.

 

Hal itu dikemukakan Teguh pada acara Temu Jawara  & Pelayanan KIE-KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023 pada Senin (3/7/2023), di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten, Cilegon.

 

Teguh mengatakan, bila pemerintah tidak melakukan intervensi secepatnya, maka impian menjadikan Indonesia Emas pada 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, bisa gagal diwujudkan.

 

Namun, melalui Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 pemerintah telah melakukan percepatan penurunan stunting. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting telah turun dari 24,2 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022, atau turun 2,8 persen. Sebelumnya hanya turun sekitar 0,5 persen.

 

"Capaian ini tentu berkat dukungan banyak pihak," kataTeguh dalam acara yang juga dihadiri peserta Temu Mupen (Mobil Unit Penerangan) se-Jawa-Sumatera.

 

Cilegon merupakan salah satu cek poin kegiatan Temu Mupen seJawa-Sumatera yang dimulai hari ini (Senin, 3/7/2023) dari Jakarta dan berakhir di Sport Center City, Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 5 Juli 2023.

 

Wilayah ini menjadi lokasi puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023 pada 6 Juli 2023.

 

Teguh mengatakan tidak mudah untuk mencapai target stunting 14 persen pada 2024.

 

"Efektif tersisa waktu 1 tahun dua bulan. Perlu terobosan dan kerja keras kita semua," ujar Teguh.

 

Menurut Teguh, tidak cukup edukasi, komitmen kuat pemerintah, atau penguatan melalui  konvergensi untuk mencapai target prevalensi stunting.

 

"Sesungguhnya masyarakat melalui keluarga sangat berperan.Untuk itu, mereka harus tahu apa penyebab dan bagaimana  mencegah stunting, sehingga mereka akan berpartisipasi aktif," kata Teguh.

 

Menurut Teguh, salah satu infrastruktur yang efektif untuk memberdayakan keluarga terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting adalah Mobil Unit Penerangan  (Mupen) BKKBN.

 

Melihat strategisnya Mupen, pada April 2012 BKKBN pernah  mengadakan kegiatan bertajuk "Jawara Mupen on the Road". Ketika itu pelepasan  dilakukan di Kota Cilegon, Banten,  dan berakhir di Madura, Jawa Timur.

 

Teguh mengatakan kemampuan pemerintah dalam mendukung program percepatan penurunan stunting sangat terbatas, termasuk dalam penganggaran. Untuk mengatasi keterbatasan itu, BKKBN mengajak banyak pihak  bergotong-royong.

 

"Gotong royong itu di antaranya berupa dukungan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan makanan bergizi melalui program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), dan juga melalui program  Kakak Asuh Turunkan Stunting," urai Sukaryo.

 

Sukaryo juga mengatakan, pelayanan kontrasepsi yang dilakukan bidan berkontribusi  besar terhadap penurunan prevalensi stunting.

 

Dengan menjadi akseptor, seorang ibu dapat mengatur jarak kelahiran dengan baik dan dapat mengatur jumlah anak yang dilahirkan.

 

"Harus komprehensif dalam menurunkan prevalensi stunting," jelas Teguh..

 

Teguh menyebut peran TNI, Polri, perusahaan swasta melalui program  Corporate Social Responsibility (CSR) hingga mitra kerja BKKBN lainnya yang sangat solid dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.

 

Teguh juga mengemukakan tentang Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) 2023 yang berlangsung selama satu bulan dari 1 - 31 Juli. Hasil PPK 23 tidak hanya digunakan untuk kepentingan program Pembangunan Kekuarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kecana) saja,  tetapi  juga dipakai untuk melakukan intervensi, salah satunya dalam hal kemiskinan ekstrem dan program terkait lainnya.

 

Sementara itu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, dalam kesempatan itu  mengatakan bahwa Kota Cilegon pernah meraih peringkat pertama terbaik capaian prevalensi  stunting tingkat Provinsi Banten tahun  2022 lalu.

 

Saat itu prevalensi stunting kota tersebut  berada di posisi 18 persen (1.146 anak) dari 24 persen di 2021.

 

Percepatan penurunan stunting di Kota Cilegon bisa terjadi, menurut Helldy, karena dukungan kuat para pengusaha. Pada 2022  terdapat 295 industri di Kota Cilegon, 100 industri di antaranya adalah perusahaan asing.

 

Helldy mengakui tak mampu menyelesaikan masalah stunting tanpa kesertaan banyak pihak. "Banyak CSR bantu kami. Kami bekerja sebagai super tim, bukan Superman," jelas Helldy.

 

Sementara Komandan Pangkalan TNI-AL Banten, Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin, SH melaporkan beberapa kegiatan yang menyertai acara Temu Jawara dan Pelayanan KIE-KB. Salah satunya berupa pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

 

Menurut Nurhayati M.Pd, Pokja Pelayanan KB Perwakilan BKKBN Banten, terdapat 55 akseptor MKJP yang mendapat pelayanan KB gratis di lokasi acara, di antaranya 43 akseptor  implan dan 13 akseptor IUD. Juga dilayani pemeriksaan papsmear terhadap 30 orang.

 

Saat kegiatan akbar  Pelayanan KB Sejuta Akseptor, beberapa waktu lalu, dalam rangka menyongsong Harganas 2023, Kota Cilegon, mencatatkan prestasi dengan menjaring  91.573 akseptor atau 133,97 persen dari target, sebanyak 159,95 persen merupakan akseptor IUD, implan, Metode Operasi Wanita (MOW), dan Metode Operasi Pria (MOP).

 

"Pelayanan serentak dalam rangka acara Temu Jawara  ini dilakukan di delapan kabupaten/kota. Sebanyak 800 akseptor MKJP (implan dan IUD) menjadi target kami," jelas Nurhayati.

 

 

Serahkan Bantuan

Kegiatan yang berlangsung tak jauh dari dermaga penyeberangan Merak - Bakauheni itu ditandai penyerahan bendera pataka  Mupen on The Road oleh Sukaryo kepada Walikota Cilegon.

 

Selain itu dilakukan juga penyerahan dana rehab rumah sebesar Rp 15 juta, penyerahan bantuan sembako kepada 30 keluarga berisiko stunting.

 

Termasuk penyerahan bantuan program Dashat untuk enam rumah, masing-masing Rp  7,5 juta, dan bantuan telur untuk keluarga berisiko stunting senilai Rp50 juta, serta bantuan 50 zak semen.

 

Bantuan itu diberikan mitra kerja BKKBN, di antaranya  Baznas Kota Cirebon, beberapa perusahaan swasta, dan LSM  Laskar Merah Putih.

 

Pengukuhan Bapak Asuh Anak stunting juga menandai kegiatan di siang itu. Mereka yang dikukuhkan sebagai BAAS adalah Danramil Pulomerak, Kapolsek Pulomerak, Camat Pulomerak dan dan sejumlah pengusaha. (*)

Sumber: