Wah Ternyata Ini, Alasan Sederhana PLN Muaradua Terkait Masalah Saban Hari OKU Selatan Lampu Padam !

Terkait permasalahan Listrik sering Padam di OKU Selatan, yang juga saat menjadi sorotan masyarakat.

Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo mengungkapkan jika hal ini harus segera direspon cepat.

BACA JUGA:Antisipasi Listrik Sering Padam, PLN Pasang Perangkap Tupai Hingga Ganti Isolator

Demi kewajiban Pemda maupun PLN untuk memberikan pelayanan baik pada masyarakat.

Terlebih lanjut Popo, energi Listrik adalah salah satu kebutuhan utama semua masyarakat saat ini.

Terlebih di titik-titik sentral, seperti pelayanan  Rumah Sakit, kantor kepolisian, Kejaksaan, dan juga kantor pemerintah daerah.

"Jika melihat paparan pihak PLN, saya bersyukur karena sebenarnya permasalahannya tidak begitu rumit. Tidak seperti permasalahan kita OKU Selatan beberapa tahun lama lalu. Seperti harus memerlukan pembangunan unit gardu induk baru, dan pembangunan jaringan sutet," ujarnya.

Terkait permasalahan ini, Bupati juga langsung mengimbau seluruh camat dan pihak-pihak terkait, untuk segera ikut membantu pihak PLN dalam menyelesaikan permasalahan tanam tumbuh.

BACA JUGA:Kejari OKU Selatan Cium Ada Indikasi Dugaan Korupsi di PT PLN Unit Layanan Pelanggan Muaradua

Bupati juga memastikan tidak akan terjadi permasalahan pada masyarakat, jika permasalahan tersebut dibicarakan secara musyawarah dan baik.

"Begitu juga permasalahan cuaca, bukan bermaksud menyudutkan. Tetapi hal cuaca ini sebenarnya bisa diprediksi jauh hari, dan juga  harusnya bisa diantisipasi," ungkapnya.

Kepala Kejaksaan OKU Selatan Dr. Adi Purnama juga memberikan tanggapan terkait permasalahan listrik dan kendala tanam tumbuh.

Kajari juga memberikan pandangan terhadap tanam tumbuh, sebenarnya sudah masuk dalam alokasi biaya pemeliharaan PLN yang digelontorkan cukup besar yakni 250 milyar. Dana tersebut mencakup seluruh wilayah Sumsel, dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

"Anggaran ini sebenarnya bisa ditarik secara istimewa, mengingat OKU Selatan yang memiliki kultur geografis berbeda. Saya rasa itu bisa diajukan, untuk mengatasi biaya tanam tumbuh.  Jadi alokasi dananya sudah ada dan bisa digunakan, dan tidak boleh meminta biaya lain ke masyarakat karena itu bisa masuk dalam hal Pungli," pungkasnya.  (end)

Sumber: