Agus Fatoni Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII, Bahas Ekonomi Hijau dan Kolaborasi Pembanguna

HARIANOKUS.COM - Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, turut menghadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII tingkat Nasional yang berlangsung di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (25/4/2024).

Kegiatan ini mengusung tema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, sebagai Inspektur Upacara, menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintah dan masyarakat setempat.

Ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk kesejahteraan dan demokrasi, sambil menyampaikan bahwa ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju visi 2045.

BACA JUGA:Gacor! Timnas U-23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Menang Dramatis Atas Korea

Desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, menilai otonomi daerah penting untuk mencapai kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya dan mempercepat pembangunan secara merata.

Provinsi Sumsel telah mencatat capaian makroekonomi yang baik, termasuk penanganan kemiskinan dan stunting yang cepat.

Pemprov Sumsel meluncurkan berbagai gerakan kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk Gerakan Pasar Murah Serentak, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak, Gerakan Penanganan Stunting Serentak, Gerakan Bedah Rumah Serentak, dan Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak.

BACA JUGA:Catatan Unik Pembatalan Pelantikan Pejabat Struktural di OKU Selatan, Sejarah 7 Camat Tercepat Dalam Menjabat

Mendagri juga berbagi sejarah otonomi daerah dan memberikan tanda kehormatan kepada kepala daerah yang berprestasi.

Turut hadir dalam acara tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Pejabat Eselon II Kemendagri, serta gubernur, bupati/walikota, dan Forkopimda dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. (Rill)

Sumber: