Asisten II Minta TPID Awasi Harga dan Ketersediaan Elpiji 3 Kg di OKU Selatan

MUARADUA, HARIANOKUS.COM - Asisten II Natalion S.STP., M.Si meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengawasi penggunaan dan harga Elpiji 3 Kg di Kabupaten OKU Selatan.

Pernyataan ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi yang menindaklanjuti hasil dan monitoring TPID terkait kenaikan harga beberapa komoditas dan kelangkaan gas LPG 3 Kg di Kabupaten OKU Selatan pada Kamis, 24 Juli 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Permiadi Haikal, S.Sos., MM menjelaskan bahwa kenaikan harga komoditas dan kelangkaan gas LPG 3 Kg di Kabupaten OKU Selatan disebabkan oleh melonjaknya permintaan.

"Pada Semester I tahun 2024, TPID OKU Selatan telah melaksanakan berbagai langkah sesuai instruksi Pemerintah Pusat," ucapnya.

BACA JUGA:Pelarangan Hijab di Olimpiade Paris 2024 Memicu Perdebatan: Prancis Mencari Jalan Tengah

BACA JUGA:Cara Memyimpan Pisang Agar Tak Mudah Busuk

Menurut Permiadi, TPID telah melakukan sidak pasar, operasi pasar murah, sosialisasi gerakan menanam, koordinasi, serta kunjungan ke pihak distributor penyedia bahan pokok. Selain itu, TPID juga mengadakan rapat-rapat mengenai inflasi, baik secara langsung maupun melalui zoom meeting.

"Saat ini, inflasi di OKU Selatan masih terkendali dengan baik, baik dari segi stok maupun harga bahan pokok," bebernya.

TPID Kabupaten OKU Selatan bersama OPD terkait serta Forkopimda (TNI, Polri, Kejaksaan, dan BPS) terus bersinergi dengan baik sesuai Tupoksi untuk mengendalikan inflasi di OKU Selatan," jelasnya.

Mengenai meningkatnya harga komoditas dan kelangkaan gas LPG 3 Kg, Permiadi menyebut bahwa hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat di tingkat pengecer.

Sementara itu, Asisten II Natalion S.STP., M.Si menegaskan bahwa berbagai program pengendalian inflasi akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga. Gerakan nasional pengendalian inflasi pangan merupakan salah satu bentuk sinergi antara TPID pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah OKU Selatan harus terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan LPG 3 Kg sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. (Dal)

 

---

Sumber: