Pemerintah Setujui Percepatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana DP-0 Rupiah untuk MBR
program rumah susun DP 0 Rupiah 2026, solusi hunian layak masyarakat berpenghasilan rendah--
Harian OKU Selatan.ID - Pemerintah pusat resmi menyetujui percepatan program Rumah Susun Sederhana DP–0 Rupiah (RSS DP0) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan besar. Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Program ini merupakan bagian dari upaya menjawab kebutuhan hunian layak di tengah meningkatnya harga properti dan keterbatasan daya beli masyarakat di kota-kota besar. Pemerintah berharap program ini mampu menekan angka backlog perumahan nasional yang masih signifikan.
BACA JUGA:Pemerintah Percepat Digitalisasi Layanan Publik, Targetkan Integrasi Data Nasional
Menurut Menteri PUPR, rumah susun sederhana (RSS) yang dibangun akan mengusung konsep hunian vertikal yang ekonomis namun layak huni. Setiap unit dilengkapi fasilitas dasar seperti instalasi listrik, air bersih, ventilasi udara yang baik, dan akses keamanan lingkungan. Pemerintah bekerja sama dengan pengembang serta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan di lokasi-lokasi strategis.
Target utama program ini adalah kelompok pekerja berpenghasilan rendah, buruh, pekerja informal, dan keluarga muda yang belum memiliki rumah. Salah satu fitur unggulan dari program ini adalah DP 0 Rupiah, di mana pembeli tidak perlu membayar uang muka saat membeli unit rumah susun. Skema pembiayaan kerjasama juga melibatkan bank pemerintah untuk menyediakan kredit berkualitas dengan bunga ringan dan jangka panjang.
BACA JUGA:Pemerintah Perkuat Hilirisasi Industri Nasional untuk Dongkrak Nilai Tambah Ekspor
Pemerintah memastikan bahwa kriteria penerima manfaat akan dibuat transparan dan terukur guna mencegah penyalahgunaan program. Selain itu, pembangunan RSS akan disertai dengan fasilitas sosial dan infrastruktur umum seperti taman, area bermain anak, serta akses transportasi umum.
Ekonom properti menilai kebijakan ini dapat membantu menahan laju kenaikan harga rumah di perkotaan sekaligus menyediakan hunian yang layak bagi kelompok rentan ekonomi. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait ketersediaan lahan di pusat kota dan koordinasi antar instansi pemerintahan.
BACA JUGA:Disdik Palembang Perkuat Pengawasan MBG di Sekolah, Pastikan Program Tepat Sasaran
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan sistem pemantauan digital untuk melacak progres pembangunan hingga distribusi unit kepada masyarakat. Integrasi data ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses, dan meminimalkan hambatan birokrasi.
Pemprov dan pemerintah kota juga diminta untuk memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam pembangunan rumah susun sederhana ini, sehingga program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan perumahan, tetapi juga membangun komunitas perkotaan yang sehat dan produktif.
Sumber:
- Share:
