Jakarta, 13 April 2026 – Isu lingkungan kembali menjadi perhatian nasional seiring meningkatnya volume sampah di berbagai daerah. Pemerintah, aktivis, dan masyarakat sipil kini mendorong penerapan sistem daur ulang nasional yang lebih terintegrasi guna mengatasi permasalahan sampah yang kian kompleks.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa produksi sampah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, terutama dari sektor rumah tangga dan industri. Sayangnya, tingkat daur ulang masih tergolong rendah, sehingga sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
BACA JUGA:Pemkab OKU Selatan Gelar Halal Bihalal Bersama MUI, Perkuat Sinergi Umat dan Pemerintah
BACA JUGA:Asisten I Buka Seleksi Paskibraka OKU Selatan 2026, 207 Peserta Ikuti Tahapan Seleksi
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran tanah dan air hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, berbagai pihak menilai bahwa Indonesia membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Aktivis lingkungan menilai bahwa penerapan sistem daur ulang nasional harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, hingga masyarakat. Edukasi mengenai pemilahan sampah sejak dari rumah juga dinilai menjadi langkah awal yang penting.
“Tanpa kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, sistem daur ulang tidak akan berjalan optimal,” ujar seorang pegiat lingkungan di Jakarta.
BACA JUGA:Sekda OKU Selatan Terima Kunjungan Tim BPKP Sumsel untuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2026
Selain itu, pemerintah didorong untuk memperluas kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), yaitu kewajiban bagi produsen untuk bertanggung jawab terhadap kemasan produk yang mereka hasilkan. Dengan kebijakan ini, perusahaan diharapkan turut berkontribusi dalam pengelolaan dan daur ulang sampah.
Sejumlah kota besar di Indonesia sebenarnya telah mulai menerapkan program daur ulang dan pengurangan sampah plastik. Namun, implementasinya dinilai belum merata dan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya fasilitas pengolahan, serta minimnya investasi di sektor pengelolaan sampah.
Di sisi lain, sektor informal seperti pemulung dan bank sampah dinilai memiliki peran penting dalam mendukung sistem daur ulang. Mereka menjadi garda terdepan dalam memilah dan mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis.
Pemerintah melalui berbagai kementerian terkait juga mulai mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah, termasuk pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban TPA sekaligus memberikan nilai tambah dari limbah yang selama ini dianggap tidak berguna.