Indonesia Gabung 'Board of Peace', DPR: Mandat Moral-Historis

Jakarta - Komisi I DPR RI merespons, keputusan Indonesia bergabung 'Board of Peace' (Dewan Perdamaian Gaza) besutan Presiden AS, Donald Trump. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menilai, bergabungnya Indonesia dalam 'Board of Peace' dapat dipahami secara moral. 

"Kehadiran Indonesia penting agar fase pascaperang Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak. Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina," kata politikus PKS ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 25 Januari 2026. 

Di satu sisi, Sukamta mewaspadi, potensi menggeser prinsip multilateralisme dan mereduksi isu Palestina. Karena, Dewan Perdamaian Gaza itu merupakan gagasan di luar mekanisme resmi PBB. 

 

"Perdamaian tidak boleh direduksi menjadi sekadar ketiadaan konflik, sementara akar persoalan berupa pendudukan dan pelanggaran hukum internasional diabaikan. Ini adalah risiko besar yang harus diantisipasi," ucap Sukamta. 

Oleh sebab itu, Sukamta menegaskan, keikutsertaan Indonesia harus bersifat aktif, kritis, dan bersyarat. Indonesia perlu secara konsisten mendorong penghentian pendudukan Israel atas wilayah Palestina, perlindungan penuh terhadap warga sipil Gaza. 

"Indonesia harus memposisikan diri sebagai penjaga nurani global. Jangan sampai perdamaian yang ditawarkan justru mengubur keadilan dan menghapus pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan," ujar Sukamta. 

Sebelumnya, Jared Kushner, menantu Presiden AS, Donald Trump sekaligus pengembang properti, memaparkan 'rencana induk' untuk membangun Jalur Gaza. Rencana tersebut, ditujukan untuk memulihkan wilayah Gaza yang hancur akibat perang, dilansir dari ABC News, Jumat, 23 Januari 2026. 

Paparan tersebut disampaikan pada Kamis, 22 Januari 2026 saat penandatanganan 'Board of Peace' di Davos, Swiss, bersama Presiden Trump. Dalam pemaparannya, Kushner menjelaskan bahwa rencana pembangunan Gaza akan meniru wajah kota-kota di Timur Tengah yang telah direvitalisasi. 

Fokus utama pembangunan mencakup pengembangan kawasan tepi laut dan gedung-gedung modern. Selain itu, rencana tersebut juga meliputi pembangunan berbagai bangunan mewah yang diharapkan dapat mengubah wajah Gaza secara menyeluruh. 

Kushner menyebut proses konstruksi dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, yakni dua hingga tiga tahun. Sementara itu, Board of Peace memperkirakan total biaya pembangunan akan melampaui 25 miliar dolar AS (Rp420,8 triliun). 

 

Dana tersebut direncanakan untuk membangun utilitas modern serta meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. “Gaza memiliki potensi luar biasa, dan rencana ini diperuntukkan bagi rakyat Gaza,” kata Kushner. 

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk membangun kembali wilayah tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam presentasi berbentuk tayangan slide, Kushner menjelaskan bahwa pembangunan Gaza akan dilakukan berdasarkan pembagian zona. 

Sumber: