Pemerintah Perkuat Transisi Energi, PLTS Atap Diperluas di Berbagai Daerah

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat program transisi energi bersih dengan memperluas pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di sektor rumah tangga, industri, dan fasilitas publik. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional menurunkan emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam konferensi pers di Jakarta menyampaikan bahwa perluasan program PLTS atap dilakukan melalui penyederhanaan regulasi serta pemberian insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha. “Kita ingin energi surya menjadi pilihan yang mudah, terjangkau, dan berdampak nyata bagi pengurangan emisi,” ujarnya.

BACA JUGA:DPR Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi Tahap Finalisasi di Jakarta

Program ini dijalankan bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memastikan integrasi sistem berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas jaringan listrik nasional. PLN menyatakan kesiapan infrastruktur serta sistem monitoring guna mendukung peningkatan kapasitas PLTS atap di berbagai wilayah.

Menurut data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTS atap mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir, terutama di kawasan industri dan perkantoran. Pemerintah menargetkan pertumbuhan lebih besar tahun ini dengan mendorong partisipasi sekolah, rumah sakit, dan gedung pemerintahan.

BACA JUGA:Pemerintah Percepat Program Makan Bergizi Gratis untuk Siswa di Seluruh Indonesia

Selain menekan emisi, pemanfaatan PLTS atap dinilai mampu menghemat biaya listrik jangka panjang. Pelaku usaha yang telah menggunakan panel surya mengaku terjadi penurunan tagihan listrik hingga puluhan persen, tergantung kapasitas dan pola konsumsi energi.

Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan hijau melalui perbankan nasional untuk memudahkan masyarakat memasang panel surya. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas akses energi bersih hingga ke daerah-daerah yang selama ini masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar fosil.

BACA JUGA:Disdik Sumsel Perkuat Literasi Digital di SMA dan SMK, Cegah Hoaks hingga Cyberbullying

Pengamat energi menilai langkah percepatan ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam forum internasional untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Ia menambahkan bahwa konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi menjadi faktor kunci dalam menarik investasi sektor energi terbarukan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong aktif menyosialisasikan manfaat energi surya kepada masyarakat. Beberapa daerah bahkan telah menerbitkan peraturan kepala daerah yang mendorong penggunaan PLTS atap pada bangunan baru milik pemerintah.

BACA JUGA:Polrestabes Palembang Amankan 12 Pelaku Curanmor, Tiga Diantaranya Residivis

Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait biaya awal pemasangan dan kesiapan teknis di wilayah tertentu. Pemerintah memastikan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar implementasi berjalan efektif dan merata.

Dengan percepatan program PLTS atap, pemerintah optimistis bauran energi terbarukan nasional akan meningkat secara bertahap. Upaya ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Sumber: