Presiden Jokowi: Sekecil Apapun, Gunakan Data dalam Mengambil Kebijakan

HARIANOKUS.COM – Presiden RI, Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023 di Sentul International Convention Centre Bogor, Selasa (17/1/2023).

"Terima kasih telah bahu membahu mengatasi pandemi dengan sangat baik. Namun kita semua masih harus bekerja keras dan berhati-hati.  Di tahun 2023 banyak prediksi mengenai ancaman resesi," tegas Presiden RI dalam kegiatan tersebut.

Rakornas ini dihadiri oleh lebih dari 4500 undangan, yang terdiri dari seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kapolda, Kapolres, Dandim, Danrem, Gubernur BI, Kepala BPKP, dan Kepala BPS Provinsi, serta Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Presiden meminta kepada seluruh undangan yang hadir untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi pada tahun 2023.

Secara khusus, Presiden juga menyampaikan bahwa pengumpulan dan penyediaan data harus semakin akurat. Hal ini penting sehingga kebijakan yang diambil menjadi tepat.

“Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.

Hal ini diamini oleh Mendagri RI, Tito Karnavian saat memberikan Sambutan. “Tingkat inflasi terkendali dengan baik, sesuai dengan data BPS. Di sini Kepala BPS di 514 kabupaten/kota hadir. Karena data BPS ini data yang menjadi referensi utama,” ujar Tito.

Pada sesi panel pertama, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; dan Gubernur BI, Perry Warjiyo; Kepala BPS, Margo Yuwono menjadi narasumber dalam diskusi mengenai perkembangan inflasi dan langkah penanganan yang dilakukan Pemerintah.

Margo menyampaikan bahwa Indonesia harus waspada menghadapi tekanan ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. "Memperkuat ekonomi domestik menjadi pilihan utama untuk dapat mengendalikan inflasi nasional dan regional. Penyesuaian harga komoditas yang diatur pemerintah serta manajemen stok dan distribusi komoditas pangan strategis harus dilakukan secara cermat, mengingat hal tersebut merupakan faktor penentu kita (Indonesia, red), baik di tingkat nasional maupun regional," jelas Margo. (rel)

Sumber: