Pemerintah dan DPR RI Bersinergi, UMKM Jadi Pilar Utama Program MBG

Harianokus.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memberikan akses modal usaha hingga Rp500 juta.

“Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM. Program ini akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya mendukung sektor besar, tetapi juga memberdayakan ekonomi kecil dan menengah,” ujar Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

BACA JUGA:Mengenang Leluhur, Puan Maharani Ziarah ke Desa Tanjung Raman

BACA JUGA:Trafik Jalan Tol Trans Sumatera Meningkat 29 Persen Selama Libur Panjang Isra Mi’raj dan Imlek 2025

Menurut Saleh, pelaksanaan program MBG tidak hanya melibatkan perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM. Dengan anggaran yang signifikan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi berbagai pihak, terutama dalam memberdayakan ekonomi lokal.

“Anggaran pelaksanaan MBG ini sangat besar, dan manfaatnya harus dirasakan secara luas. Salah satunya dengan mendorong peran UMKM agar ekonomi kecil dan menengah bisa berkembang lebih cepat,” tambahnya.

BACA JUGA:Dua Rumah Panggung di Ogan Ilir Hangus Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

BACA JUGA:ASN Kemhan Jadi Tersangka Kasus Tabrakan Beruntun di Palmerah, Satu Korban Tewas

Ia menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM memiliki dampak positif, salah satunya menciptakan lapangan kerja di masyarakat sekitar. Selain itu, distribusi keuangan akan lebih merata karena setiap pelaku usaha mendapatkan akses yang sama untuk berusaha dan berkembang.

Namun, Saleh menekankan bahwa tidak semua UMKM dapat serta-merta terlibat dalam program ini. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, seperti kualitas makanan yang diproduksi, kemampuan memproduksi dalam skala besar sesuai kebutuhan, distribusi yang tepat waktu, serta kelayakan usaha untuk mendapatkan bantuan.

“Makanan yang diproduksi harus berkualitas tinggi, mampu memenuhi kebutuhan program, dan didistribusikan dengan tepat waktu. UMKM yang terlibat juga harus benar-benar layak menerima bantuan,” jelas Saleh.

BACA JUGA:Bencana Longsor dan Banjir Landa Kabupaten OKU Selatan: Intensitas Hujan Tinggi Jadi Penyebab

BACA JUGA:Pagar Laut di Tangerang Dibongkar: Solusi untuk Nelayan yang Terhalang

Selain itu, Saleh mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan program dan UMKM yang terlibat. Jika ditemukan kekurangan, masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada pihak pemerintah atau langsung kepada UMKM yang bersangkutan.

Sumber: