Dua Camat di OKI Tersangka Korupsi, Pemkab Tunjuk Plt

Kayuagung, HARIANOKUSELATAN – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi jabatan Camat Pedamaran Timur dan Camat Mesuji Makmur. Langkah ini menyusul penetapan dua camat, berinisial M dan IT, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI.

Kepala BKPSDM OKI, Antonius Leonardo, menyatakan penunjukan Plt akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bupati OKI.

"Kami segera tunjuk Plt untuk menjaga pelayanan masyarakat tetap berjalan. Koordinasi dengan Bupati akan dilakukan pada Senin, 3 Maret 2025," ujar Antonius, Sabtu (1/3/2025).

Meskipun jabatan camat kosong, pelayanan di kecamatan tetap berlangsung dengan Sekretaris Camat (Sekcam) sebagai pelaksana tugas sementara.

ASN Tersangka Dinonaktifkan Sementara

Antonius menegaskan, empat ASN yang ditetapkan sebagai tersangka akan dinonaktifkan sementara. Pihaknya telah menyiapkan surat permohonan kepastian hukum kepada Kejari OKI.

"Surat resmi akan kami kirim besok kepada Kejari untuk mendapatkan kepastian hukum terkait status ASN tersebut," jelasnya.

Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari OKI menetapkan empat ASN sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja modal di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) OKI Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan audit BPKP Sumsel, kerugian negara mencapai Rp1.103.251.916.

Empat tersangka tersebut adalah IT (Kabid Keolahragaan), H (Kabid Pemberdayaan Pemuda), M (Bendahara Pengeluaran periode Januari–Juni 2022), dan AS (Bendahara Pengeluaran periode Juni–Desember 2022).

Kasi Intelijen Kejari OKI, Agung Setiawan, mengatakan penetapan tersangka didasarkan pada hasil penyidikan dan pemeriksaan 52 saksi.

"Alat bukti cukup kuat menunjukkan adanya indikasi fiktif dan pengelolaan anggaran yang tidak tepat," ujar Agung.

 

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (dst)

Sumber: