Anggaran Meja Biliar Rp486 Juta di DPRD Sumsel Jadi Sorotan Publik

Harian OKU Selatan.ID- Rencana pengadaan meja biliar dengan nilai hampir setengah miliar rupiah oleh DPRD Sumatera Selatan menjadi sorotan publik. Anggaran tersebut diketahui mencapai sekitar Rp486,9 juta untuk dua unit meja biliar yang direncanakan ditempatkan di rumah dinas pimpinan dewan di Palembang.

Informasi mengenai rencana pengadaan ini muncul dalam data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa dua meja biliar akan dialokasikan untuk fasilitas di rumah dinas pimpinan dewan sebagai bagian dari pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan.

BACA JUGA:Cendol Diduga Mengandung Zat Berbahaya Beredar di Pasar Saka Selabung, Warga Diminta Waspada

Rinciannya, satu unit meja biliar untuk rumah dinas Ketua DPRD Sumsel dianggarkan sekitar Rp151 juta. Sementara satu unit lainnya yang direncanakan untuk rumah dinas Wakil Ketua DPRD Sumsel memiliki nilai anggaran lebih besar, yakni sekitar Rp335,9 juta. Jika dijumlahkan, total rencana anggaran untuk pengadaan dua meja biliar tersebut mencapai Rp486,9 juta.

Rencana ini kemudian memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak pihak menilai pengadaan fasilitas hiburan seperti meja biliar dinilai kurang tepat jika menggunakan anggaran pemerintah daerah, terlebih saat berbagai sektor masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pelayanan publik.

BACA JUGA:Sat Lantas OKU Selatan Imbau Orang Tua Awasi Anak Gunakan Sepeda Listrik

Sejumlah pengamat kebijakan publik juga menilai pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial bagi warga kurang mampu.

Menanggapi sorotan tersebut, pihak sekretariat dewan menjelaskan bahwa pengadaan meja biliar tersebut masih dalam tahap perencanaan. Artinya, anggaran yang tercantum dalam sistem pengadaan belum tentu langsung direalisasikan dalam waktu dekat.

BACA JUGA:Perang Iran–Israel Picu Kekhawatiran, Industri Otomotif Terancam Tertekan

Pimpinan DPRD Sumsel juga menyampaikan bahwa rencana tersebut masih bisa ditinjau ulang. Jika dinilai tidak menjadi prioritas atau menimbulkan polemik di masyarakat, pengadaan fasilitas tersebut memungkinkan untuk dibatalkan.

Menurut pihak sekretariat, fasilitas di rumah dinas pimpinan dewan memang sering dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang. Fasilitas tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan nonformal, termasuk menjamu tamu atau kegiatan internal lainnya.

Meski demikian, perdebatan di masyarakat terus berkembang. Banyak warga berharap penggunaan anggaran daerah dilakukan secara lebih selektif dan transparan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

BACA JUGA:Vaksin MR Aman, Kasus Campak di Indonesia Mulai Menurun

Di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai daerah, isu pengadaan meja biliar ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menentukan prioritas belanja daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Sumber: