Gubernur Sumsel Tanggapi Kasus Warga Diduga Korban TPPO di Kamboja
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam apabila terbukti ada jaringan perekrut ilegal yang beroperasi di wilayah Sumsel.--
Harian OKU Selatan ID – Gubernur Sumatera Selatan angkat bicara terkait beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah warga asal Sumsel diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memastikan telah mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak guna memastikan keselamatan dan kepulangan para warga tersebut.
Dalam pernyataannya di Palembang, gubernur menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus yang menimpa warga Sumsel itu. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait untuk memastikan kondisi mereka. Jika benar merupakan korban, tentu akan diupayakan pemulangan secepatnya,” ujarnya.
BACA JUGA:Teknologi & Infrastruktur: Indosat Perkuat Jaringan di Sumsel Jelang Ramadan dan Idulfitri
Video yang viral di media sosial memperlihatkan beberapa pria mengaku berasal dari Sumsel dan meminta bantuan untuk dipulangkan ke Indonesia. Mereka mengaku awalnya tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri. Namun, setelah tiba di negara tujuan, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dan mereka diduga mengalami tekanan.
Pemprov Sumsel juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta perwakilan RI di Kamboja guna melakukan verifikasi identitas dan kondisi para warga tersebut. Selain itu, komunikasi turut dijalin dengan Polda Sumatera Selatan untuk mendukung proses penyelidikan terhadap dugaan jaringan perekrut ilegal.
Gubernur mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Ia meminta warga memastikan legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri. “Pastikan semua proses melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan pemerintah. Jangan sampai menjadi korban penipuan atau perdagangan orang,” tegasnya.
BACA JUGA:Polda Sumsel Selidiki Video Dugaan TPPO di Kamboja
Menurut data yang dihimpun pemerintah daerah, kasus serupa pernah terjadi sebelumnya dengan modus penawaran kerja di sektor teknologi atau layanan pelanggan. Para korban biasanya direkrut melalui media sosial atau perantara tidak resmi. Karena itu, Pemprov Sumsel berencana meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya TPPO hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Selain langkah koordinasi, pemerintah daerah juga menyiapkan pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi keluarga korban di Sumsel. Beberapa keluarga dilaporkan telah mendatangi kantor pemerintah setempat untuk meminta kepastian terkait kondisi anggota keluarga mereka.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam apabila terbukti ada jaringan perekrut ilegal yang beroperasi di wilayah Sumsel. Ia mendukung langkah aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA:Hasil Rukyatul Hilal Kemenag: 1 Ramadhan 1447 H Diperkirakan Jatuh Kamis, 19 Februari 2026
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan warga negara. Pemerintah Provinsi Sumsel berharap proses verifikasi dan koordinasi lintas instansi dapat segera membuahkan hasil, sehingga kepastian kondisi para warga di Kamboja dapat diketahui dan upaya pemulangan bisa segera direalisasikan.
Di akhir pernyataannya, gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran kerja mencurigakan. “Keselamatan warga adalah tanggung jawab bersama. Mari kita pastikan tidak ada lagi warga Sumsel yang menjadi korban perdagangan orang,” pungkasnya.
Sumber:
- Share:
