Herman Deru: WFH Empat Kali Sebulan Bisa Tekan Pengeluaran BBM hingga 18 Persen

Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyebut penerapan kebijakan Work From Home (WFH) sebanyak empat kali dalam sebulan berpotensi menghemat biaya bahan bakar minyak (BBM) hingga 18 persen. Hal ini disampaikan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus mengurangi beban lalu lintas di wilayah perkotaan.

Menurut Herman Deru, kebijakan WFH tidak hanya berdampak pada penghematan pengeluaran individu pegawai, tetapi juga memberikan efek luas terhadap penggunaan energi secara keseluruhan. Ia menilai, jika diterapkan secara konsisten, kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan konsumsi BBM yang terus meningkat setiap tahunnya.

BACA JUGA:Kepala Desa Pakel Dianiaya Sekelompok Orang Bersenjata Tajam, Polisi Buru Pelaku

BACA JUGA:Ribuan Formasi Dibuka, Ini Jadwal Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

“Kalau kita hitung secara sederhana, dengan empat kali WFH dalam sebulan, mobilitas pegawai bisa berkurang signifikan. Ini berimbas langsung pada penghematan BBM, bahkan bisa mencapai 18 persen,” ujarnya dalam sebuah pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah.

Selain penghematan biaya, kebijakan ini juga dinilai mampu mengurangi tingkat kemacetan, terutama di kota besar seperti Palembang. Dengan berkurangnya kendaraan yang lalu lalang pada hari-hari tertentu, arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan produktivitas masyarakat tetap terjaga.

Herman Deru menegaskan bahwa penerapan WFH tetap harus diimbangi dengan pengawasan kinerja yang optimal. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan pelayanan publik tidak terganggu meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.

“Kita tidak ingin pelayanan kepada masyarakat menurun. Justru dengan sistem yang baik, WFH bisa meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kebijakan ini. Penggunaan aplikasi rapat daring, sistem administrasi berbasis elektronik, hingga layanan publik digital dinilai menjadi kunci keberhasilan penerapan pola kerja fleksibel tersebut.

BACA JUGA:Isu Lingkungan: Dorongan Sistem Daur Ulang Nasional Kian Menguat

BACA JUGA:Sekda OKU Selatan Terima Kunjungan Tim BPKP Sumsel untuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2026

Di sisi lain, sejumlah pegawai menyambut baik wacana ini. Mereka menilai WFH dapat membantu mengurangi pengeluaran harian, terutama untuk transportasi dan konsumsi. Selain itu, waktu yang biasanya dihabiskan di perjalanan bisa dialihkan untuk hal yang lebih produktif.

Namun demikian, ada pula yang mengingatkan agar kebijakan ini diterapkan secara selektif, terutama bagi sektor pelayanan langsung yang membutuhkan kehadiran fisik. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur skema kerja yang seimbang agar semua sektor tetap berjalan optimal.

Kebijakan WFH sendiri sebelumnya telah diterapkan secara luas saat masa pandemi COVID-19 dan terbukti mampu menjaga aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Kini, wacana tersebut kembali diangkat sebagai bagian dari strategi efisiensi dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi serta kebutuhan energi.

Sumber: