Harianokus.com - Kepastian pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 terus menjadi tanda tanya. Setelah rencana pelantikan pada 6 Februari 2025 dibatalkan, muncul spekulasi bahwa pelaksanaan agenda tersebut bisa mundur lebih lama dari yang diharapkan.
Pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menilai bahwa penundaan ini merupakan langkah tepat, terutama karena masih ada perkara hukum yang belum memiliki putusan inkrah dan beberapa kasus yang sedang menjalani proses dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA:Tower Jembatan Ampera Resmi Dibuka: Terobosan Baru Pariwisata Palembang
BACA JUGA:Ketua Tim Hukum FH UMP Pertimbangkan Laporan Balik dalam Kasus Dekan Fakultas Hukum
“Ada beberapa kasus yang harus dipilah, seperti yang diberhentikan dan yang prosesnya tetap berlanjut. Maka dari itu, penundaan ini diperlukan demi memastikan keadilan,” ujar Bagindo.
Menurut Bagindo, penundaan ini didasarkan pada tiga kategori kepala daerah terpilih:
- Mereka yang masih menjalani proses hukum.
- Mereka yang kasusnya mengalami dismissal.
- Mereka yang tidak bersengketa dan seharusnya bisa segera dilantik.
BACA JUGA:Aqiqah: Hukum Memakan Dagingnya dan Panduan Pembagian
BACA JUGA:Lagu Spesial HUT ke-21 Kabupaten OKU Selatan dari Putri Seminung Management
Namun, kebijakan untuk menyamakan perlakuan kepada semua kategori dinilai menciptakan ketidakadilan.
“Bagi daerah yang tidak memiliki sengketa, mereka merasa dirugikan karena telah mempersiapkan diri, termasuk seragam pelantikan. Alasan efisiensi terasa kurang adil bagi mereka,” tambahnya.
Bagindo juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini mungkin menjadi bagian dari skenario menuju Pilkada tidak langsung, di mana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan rakyat langsung.
Bagindo memprediksi bahwa pelantikan kepala daerah terpilih bisa mundur hingga Maret 2025.
BACA JUGA:Produk Lokal Vs Impor: Wamenperin Desak Shopee Lebih Adil
BACA JUGA:Tragis, Tiga Anak di Ogan Ilir Meninggal Akibat Tenggelam: Kapolres Imbau Peningkatan Pengawasan
“Meski ada pihak yang optimistis tetap bisa dilakukan pada Februari, saya melihat kemungkinan besar pelantikan akan dilaksanakan pada Maret,” katanya.