Ia juga menjelaskan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur kemungkinan akan didahulukan sebelum bupati dan wali kota.
“Gubernur akan dilantik terlebih dahulu karena mereka yang akan melantik bupati dan wali kota di daerah masing-masing,” jelasnya.
Selain jadwal pelantikan, Bagindo menyoroti masalah besar lainnya, yaitu dominasi politik transaksional dalam sistem Pilkada di Indonesia.
“Kemenangan sering kali ditentukan oleh praktik barter suara, di mana konstituen diberi uang atau imbalan materi lainnya,” tegas Bagindo.
Menurutnya, selama sistem ini masih berlaku, sulit berharap kepala daerah terpilih akan fokus pada inovasi dan pembangunan daerah.
“Banyak kepala daerah lebih sibuk memikirkan cara mengembalikan modal politik mereka daripada berinovasi untuk kemajuan daerah,” kritiknya.
BACA JUGA:Duku Komering: Buah Khas Sumatera Selatan yang Kaya Manfaat Kesehatan
BACA JUGA:Polemik Pembangunan Dermaga RS Pratama Makarti Jaya, Banyuasin: DPRD dan Pemkab Berselisih
Namun, ia berharap di masa depan Pilkada lebih berorientasi pada gagasan, inovasi, dan integritas calon.
“Tantangan kita ke depan adalah mengubah sistem agar lebih berfokus pada kepemimpinan yang berkualitas dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Penundaan pelantikan ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam politik lokal. Masyarakat kini menunggu keputusan pemerintah terkait jadwal pelantikan sambil berharap para pemimpin terpilih benar-benar bisa membawa perubahan positif bagi daerahnya.