“Tahun ini tidak ada lagi subkoordinator tapi murni fungsional. Sudah ada peraturannya, selebihnya menunggu diundangkan”, ujarnya.
Saat ini, PPPK lebih dipromosikan daripada rekrutmen pegawai negeri.
Terkait pensiun dini masal PNS, Imran menjelaskan, persoalannya bukan pensiun dini melainkan pensiun tepat waktu dan kapan pensiun akan diganti oleh PPPK.
Artinya, jabatan yang ditinggalkan pegawai negeri tidak lagi diisi oleh pejabat publik yang baru. Otoritas daerah juga terikat oleh semua peraturan pusat tentang pegawai negeri. Jika pensiun dini menjadi kebijakan, Sulsel juga akan menerapkannya.
"Kalau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi mau melakukannya tahun depan, sisanya dikerjakan.