JAKARTA, HARIANOKUS.COM - Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), Abusama H Misnadi, baru-baru ini mengajukan laporan harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan mereka sebagai kepala daerah.
Abusama H Misnadi menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan wujud nyata dari komitmen mereka untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat OKU Selatan mengenai aset dan harta kekayaan mereka.
Ia berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi calon pemimpin lainnya dalam menjaga integritas dan moralitas dalam memimpin.
BACA JUGA:Desa Keban Agung Dukung Pasangan Abusama H Misnadi di Pilkada OKU Selatan
BACA JUGA:KPU Sosialisasikan Peraturan Pencalonan Bupati
"Kami ingin membuktikan kepada masyarakat OKU Selatan bahwa kami siap untuk memimpin dengan integritas dan transparansi tinggi," ujar Abusama H Misnadi.
Ia juga menambahkan bahwa pelaporan ini adalah salah satu cara mereka untuk menunjukkan keseriusan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya.
Laporan harta kekayaan yang diserahkan kepada KPK pada hari Jumat, 2 Agustus 2024, mencakup berbagai jenis aset, termasuk kendaraan, tanah, rumah, serta aset lainnya yang dimiliki oleh Abusama H Misnadi dan keluarganya.
Pihak KPK memberikan apresiasi terhadap langkah tersebut, menilai bahwa pelaporan ini menunjukkan itikad baik dan keseriusan pasangan calon dalam menjaga transparansi dalam proses pencalonan.
BACA JUGA: Diduga Pengecer Pupuk Subsidi Ilegal Jual dengan Harga Tinggi
BACA JUGA:Dukung Kesiapan Operasi Mantap Praja Musi 2024, Bid Humas Polda Sumsel Gelar Pelatihan Kehumasan
Pasangan Abusama H Misnadi juga menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk melanjutkan praktek-praktek baik ini sepanjang masa jabatan mereka, jika terpilih nantinya.
Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kepemimpinan mereka akan bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.