OKUSELATAN, HARIANOKUS.COM - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024 kategori "Pratama".
Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat.
Penghargaan UHC 2024 ini diserahkan dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Kamis (8/8/2024).
Wakil Bupati OKU Selatan, H. Sholehien Abuasir, S.P., M.Si., hadir secara langsung untuk menerima penghargaan tersebut.
Bupati OKU Selatan, H. Popo Ali Martopo, B.Comm., dalam keterangannya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima.
"Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah dan para stakeholder, khususnya BPJS Kesehatan Perwakilan OKU Selatan, yang telah bersinergi dengan baik sehingga penghargaan ini bisa diraih kembali," ungkapnya.
Penghargaan UHC ini menjadi bukti nyata dedikasi Kabupaten OKU Selatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya.
UHC sendiri adalah konsep pembangunan kesehatan global yang menjamin setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan berkualitas tanpa adanya hambatan finansial.
BACA JUGA:Polda Sumsel Siapkan Pengamanan Ketat untuk Kongres PMII XXI di Palembang
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, menyampaikan bahwa pencapaian UHC ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian/Lembaga serta seluruh pemerintah daerah.
"Dengan pencapaian ini, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan," ujar Wapres.
Penghargaan UHC 2024 ini menandai satu dekade program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang menjadi program andalan pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga Indonesia.
Hingga saat ini, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai minimal 95% cakupan kepesertaan program JKN-KIS.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menambahkan bahwa pencapaian UHC dalam 10 tahun ini menunjukkan upaya maksimal pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan perlindungan sosial.
"Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan keberlangsungan program JKN-KIS dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas," pungkasnya.