Harian OKU Selatan.ID - Pemerintah menyatakan masih menunggu kepastian kebijakan terkait skema pembiayaan dan kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Penegasan ini disampaikan menyusul berkembangnya wacana penggunaan dukungan anggaran negara untuk memastikan keberlanjutan operasional dan stabilitas keuangan proyek strategis tersebut.
BACA JUGA:Pemerintah Setujui Percepatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana DP-0 Rupiah untuk MBR
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah saat ini melakukan kajian komprehensif bersama kementerian dan lembaga terkait guna menghitung dampak fiskal apabila terdapat penyesuaian skema pembiayaan. “Kami menunggu kepastian kebijakan setelah seluruh aspek, baik hukum, keuangan, maupun tata kelola, dikaji secara mendalam,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Proyek kereta cepat yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebelumnya dibiayai melalui kombinasi pinjaman luar negeri dan penyertaan modal. Dalam perkembangannya, terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang memicu diskusi mengenai dukungan tambahan dan restrukturisasi pembiayaan. Pemerintah menegaskan setiap keputusan akan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian fiskal dan keberlanjutan jangka panjang.
BACA JUGA:Pemerintah Percepat Digitalisasi Layanan Publik, Targetkan Integrasi Data Nasional
Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga agar defisit terkendali sesuai batas yang ditetapkan undang-undang. “APBN harus tetap sehat. Jika ada opsi kebijakan, semuanya akan dilihat dari sisi kemampuan fiskal dan manfaat ekonomi yang dihasilkan,” kata pejabat terkait.
Di sisi lain, pemerintah menilai proyek ini memiliki nilai strategis dalam mendorong konektivitas dan efisiensi transportasi antarkota. Sejak beroperasi, kereta cepat memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung secara signifikan dan diharapkan memicu pertumbuhan kawasan baru di sepanjang koridor yang dilalui. Namun demikian, keberlanjutan finansial tetap menjadi perhatian utama.
BACA JUGA:Disdik Palembang Perkuat Pengawasan MBG di Sekolah, Pastikan Program Tepat Sasaran
Pengamat ekonomi transportasi menilai transparansi menjadi kunci dalam meredam kekhawatiran publik. Pemerintah didorong untuk membuka data terkait struktur utang, jadwal pembayaran, serta proyeksi pendapatan operasional. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami urgensi dan konsekuensi kebijakan yang akan diambil.
Sejumlah opsi tengah dikaji, mulai dari restrukturisasi pinjaman, penyesuaian tenor, hingga penguatan model bisnis melalui optimalisasi pendapatan non-tiket seperti pengembangan kawasan (transit oriented development/TOD). Pemerintah juga memastikan komunikasi dengan mitra pembiayaan dilakukan secara intensif untuk mencari solusi terbaik.
Dari sisi politik anggaran, DPR meminta agar setiap keputusan yang berpotensi membebani keuangan negara dibahas secara terbuka dan akuntabel. Pemerintah merespons dengan menegaskan komitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
Hingga kini, belum ada keputusan final terkait penggunaan dukungan APBN tambahan. Pemerintah menekankan bahwa seluruh langkah akan diambil berdasarkan analisis risiko dan manfaat yang terukur. “Prinsipnya, proyek strategis harus memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional tanpa mengganggu stabilitas fiskal,” tegas pejabat pemerintah.
Dengan masih berlangsungnya proses evaluasi, publik diminta menunggu pengumuman resmi terkait arah kebijakan pembiayaan. Pemerintah memastikan kepentingan nasional dan keberlanjutan fiskal menjadi prioritas dalam setiap opsi yang dipertimbangkan.
BACA JUGA:Pembaruan Data PBI BPJS: 152 Juta Warga Terdaftar, Pemerintah Perkuat Akurasi