DPRD Soroti Realisasi Anggaran dan Program Prioritas Daerah
DPRD di berbagai daerah menyoroti realisasi anggaran, evaluasi program prioritas--
Harian OKU Selatan.ID- Aktivitas legislatif di berbagai daerah hari ini diwarnai dengan pembahasan serius terkait realisasi anggaran dan evaluasi program prioritas pemerintah daerah. Sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan penggunaan APBD berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat yang berlangsung terbuka untuk publik, anggota DPRD menyoroti serapan anggaran triwulan pertama yang dinilai masih belum maksimal di beberapa sektor, khususnya infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Beberapa legislator meminta eksekutif mempercepat proses administrasi agar program pembangunan tidak tertunda terlalu lama.
BACA JUGA:Kasus DBD Meningkat di Sejumlah Daerah, Masyarakat Diminta Waspada
Ketua komisi yang membidangi pembangunan menyampaikan bahwa keterlambatan realisasi anggaran dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami mendorong agar OPD lebih responsif dan transparan dalam pelaporan. Target pembangunan harus dicapai sesuai jadwal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain soal anggaran, DPRD juga membahas peningkatan pelayanan publik, termasuk perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penanganan banjir di sejumlah titik rawan. Anggota dewan menerima aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui reses maupun audiensi langsung.
Isu kesejahteraan tenaga honorer dan guru juga menjadi perhatian. DPRD meminta pemerintah daerah memastikan pembayaran insentif dilakukan tepat waktu serta mempertimbangkan skema peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut sejumlah anggota, kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kesejahteraan dan kompetensi aparatur.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong program pemberdayaan UMKM agar lebih terarah dan berbasis data. Legislator menilai pelaku usaha kecil masih membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah serta pendampingan pemasaran, terutama dalam menghadapi persaingan digital. Beberapa anggota dewan bahkan mengusulkan pelatihan intensif berbasis teknologi agar UMKM mampu memanfaatkan platform daring secara optimal.
BACA JUGA:Viral! Aksi Pengemudi Ojol Kembalikan Uang Rp15 Juta yang Tertinggal di Jok Motor
Tak hanya itu, pengawasan terhadap proyek infrastruktur juga menjadi agenda penting. DPRD meminta laporan progres pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran. Fungsi pengawasan dianggap krusial agar setiap proyek berjalan sesuai spesifikasi dan tidak merugikan keuangan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terkait rencana perubahan APBD. Mereka menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan efisiensi, terutama di tengah tantangan ekonomi nasional yang masih dinamis. DPRD berharap setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
BACA JUGA:Diskon Pajak Kendaraan Diperpanjang, Penjualan Mobil dan Motor Diprediksi Meningkat
Pengamat kebijakan publik menilai dinamika di DPRD menunjukkan fungsi checks and balances berjalan dengan baik. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif agar pembahasan tidak berlarut-larut.
Dengan berbagai agenda strategis yang dibahas hari ini, DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau dan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah melalui saluran aspirasi yang tersedia.
Sumber:
- Share:
