Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Membahas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Danau Ranau dan Danau Kerinci

MUARADUA, HARIANOKUS.COM - Pemerintah Kabupaten OKU Selatan bersama dengan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di sekitar Danau Ranau dan Danau Kerinci.

 

Acara ini diadakan di Aula Vidcon Dinas Kominfo OKU Selatan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setda OKU Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten OKU Selatan. FGD ini dipandu oleh Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ariodillah Virgantara.

 

Dalam sambutannya, Ariodillah Virgantara menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi prioritas berdasarkan Perpres nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

 

Tujuannya adalah menjaga, mengendalikan, dan menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang di sekitar Danau Ranau.

Konsultan dari PT. Ecoplan Rekabumi Inter Consult JO PT. Deltra Wijaya Konsultan telah melakukan kajian awal terkait pelanggaran ini dan memberikan informasi tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran.

 

Ariodillah berharap agar kajian konsultan dapat memberikan masukan berharga, sehingga langkah-langkah tegas dapat diambil untuk menindaklanjuti pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang di sekitar Danau Ranau.

BACA JUGA:Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Membahas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Danau Ranau dan Danau Kerinci

Paparan dari Konsultan PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult JO PT. Deltra Wijaya Konsultan, Heru, membahas identifikasi dan verifikasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Ranau.

 

Dalam paparannya, Heru menjelaskan bahwa pemanfaatan danau dan kawasan sekitarnya yang kurang terkendali telah mengakibatkan degradasi ekosistem danau yang semakin berat.

Sumber: