Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Tekankan Netralitas Lurah dalam Tahun Politik

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Tekankan Netralitas Lurah dalam Tahun Politik

Foto - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menyampaikan "Sapa Aruh" menjelang Pemilu 2024 di Monumen Jogja Kembali, Sleman, Sabtu (28/10/2023).--

 

YOGYAKARTA, HARIANOKUS.COM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, telah memberikan pernyataan penting terkait tahun politik menjelang pemilu 2024.

Beliau menyampaikan pesan tentang pentingnya pemilu sebagai bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan juga sebagai bagian dari budaya demokrasi yang perlu ditingkatkan mutunya.

 

Sri Sultan HB X menegaskan bahwa masyarakat menginginkan kemajuan dan kemartabatan bangsa, dan pemilu bukan hanya ajang perebutan kekuasaan semata.

Pemilu serentak pada 2024 lebih dari sekadar olah politik, tetapi juga olah budaya untuk meningkatkan mutu budaya demokrasi.

Hal ini harus menjadi budaya yang tumbuh subur dan kuat di tengah masyarakat.

 

Menurut Gubernur Sri Sultan, pemilu serentak 2024 tidak hanya tentang mengisi jabatan presiden, wakil presiden, dan kursi-kursi DPR.

Lebih dari itu, pemilu adalah proses pembelajaran politik yang bertujuan mendewasakan berdemokrasi.

Pemilu juga merupakan awal dari estafet kepemimpinan menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat.

 

Oleh karena itu, Sri Sultan mendorong untuk menjunjung kata damai dalam pemilihan serentak ini. Perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menjadi masalah, dan kedewasaan berpikir terkait perbedaan tersebut sangat penting.

 

Sri Sultan juga menyoroti peran media sosial yang dapat menjadi sumber polarisasi dalam masyarakat.

Gubernur berharap bahwa lurah dan pamong kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjadi kekuatan moral dalam meredam konflik emosional, mengajak masyarakat, dan memberdayakan Jagawarga.

Mereka diharapkan menjaga pesta demokrasi dengan nurani, nalar, dan akal sehat. Netralitas, iklim kondusif, dan kohesi sosial adalah kunci untuk mencapai hal ini.

 

Semangat "Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi" harus dipegang teguh, dan netralitas lurah dan pamong sangat diperlukan untuk menjaga proses demokrasi yang sehat dan damai. (*)

Sumber: