Ketum Projo Menegaskan Netralitas terhadap Sikap Politik PDIP terkait Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA, HARIANOKUS.COM  - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menunjukkan sikap non-intervensi terhadap keputusan politik yang akan diambil oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai posisinya dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran di masa depan.

Dalam konferensi pers daring yang digelar pada Jumat, 24 Mei 2024, Budi dengan tegas menyatakan bahwa Projo tidak akan turut campur dalam keputusan internal PDIP.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak politik yang melekat pada PDIP sebagai sebuah partai politik.

Budi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam keputusan apa pun yang diambil oleh PDIP dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mereka.

BACA JUGA:Kemenag Kabupaten OKU Selatan Berkomitmen Menuju Zero Konflik Antar Agama

Dia menggarisbawahi bahwa sikap pemerintah adalah menghormati keputusan yang diambil oleh PDIP, baik itu untuk bersama-sama menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran atau memilih untuk menjadi oposisi.

“Kita enggak campur tangan itu terserah, organisasi mau di luar boleh, enggak juga enggak apa-apa,” ujar Budi Arie.

Dalam konteks ini, Budi menekankan pentingnya menjaga integritas dan kemandirian masing-masing partai politik dalam mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi kepentingan mereka.

Dia memperjelas bahwa Projo, sebagai entitas politik yang berdiri sendiri, akan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh PDIP, tanpa campur tangan dari pemerintah.

BACA JUGA:Bencana Banjir Putuskan Jembatan Belumay, Akses Penting bagi Warga di Desa Gunung Cahya

Keputusan PDIP dalam Rakernas mereka akan menjadi sorotan publik, karena dapat memengaruhi dinamika politik di tingkat nasional.

Meskipun demikian, Projo dengan tegas menyatakan sikap netralnya dalam hal ini, menegaskan bahwa mereka akan menghormati setiap langkah yang diambil oleh PDIP sesuai dengan keputusan internal partai tersebut. (*)

Sumber: