Istana Bantah PHK Massal, Tegaskan Kontrak Selesai Itu Wajar

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, membantah adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, karyawan kontrak yang tidak diperpanjang bukan karena efisiensi, melainkan karena proyek yang melibatkan mereka telah selesai.

"Jika seseorang selesai kontraknya, jangan disebut PHK karena efisiensi. Jika proyeknya selesai dan tidak dilanjutkan, maka kontraknya pun berakhir. Tanpa kebijakan efisiensi pun, hal ini tetap terjadi," ujar Hasan dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Ia menegaskan bahwa tidak ada PHK yang disebabkan oleh efisiensi anggaran. "Kalau PHK karena efisiensi, itu dijamin tidak ada," tambahnya.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat detail dalam meninjau kebijakan, termasuk yang mendasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

BACA JUGA:Kecelakaan Maut di Kalimalang, Tiga Orang Tewas di Tempat

BACA JUGA:UPT Damkar Banding Agung Adakan Edukasi Kebakaran untuk Siswa TK di Danau Ranau

BACA JUGA:Makan Telur Rebus Dua Butir Sehari, Ini Manfaatnya Bagi Kesehatan

"Seperti istilah 'God is in the details', Presiden sangat teliti, bahkan bercanda bahwa ia memeriksa sampai satuan sembilan. Dari situ ditemukan banyak belanja yang bisa dihemat dalam APBN," jelasnya.

Hasan mengungkapkan bahwa penyisiran belanja oleh Presiden menemukan banyak pengeluaran yang tidak substansial, seperti pembelian alat tulis kantor, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, serta perjalanan dinas.

"Pesan Presiden jelas, yang diefisienkan adalah pengeluaran yang tidak berdampak besar bagi masyarakat," pungkas Hasan. (dst)

Sumber: