Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Resmi Ditahan, Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Hasto meminta KPK untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” ujar Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Hasto menegaskan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum dengan kepala tegak. Ia menyebut bahwa konsekuensi dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP membuatnya harus menghadapi kasus ini.

“Saya siap menerima segala konsekuensi ini. Saya tidak menyesal dan akan terus berjuang dengan semangat yang menyala-nyala,” tambahnya.

Dugaan Keterlibatan Keluarga Jokowi

Hasto menyinggung dugaan kasus yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi, termasuk penggunaan pesawat jet pribadi oleh anak Jokowi, Kaesang Pangarep, serta menantu Jokowi, Bobby Nasution, saat menjabat sebagai Wali Kota Medan. Selain itu, nama Bobby juga sempat disebut dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terkait istilah “Blok Medan.”

Status Penahanan dan Pasal yang Dikenakan

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Keduanya diduga terlibat dalam pengurusan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.

Selain itu, Hasto juga diduga membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) pada awal 2020 yang menyasar Harun Masiku. Ia bahkan disebut mengumpulkan sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hasto ditahan selama 20 hari pertama sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik. Ia dijerat dengan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Upaya praperadilan yang diajukan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun kandas. Hakim tunggal Djuyamto menolak permohonan tersebut pada 13 Februari 2025, dengan alasan permohonan seharusnya diajukan secara terpisah. Hasto kemudian mengajukan dua permohonan praperadilan baru pada 17 Februari 2025.

Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena melibatkan berbagai tokoh politik besar. KPK diharapkan dapat bertindak profesional dalam menangani kasus ini serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan transparan dan adil. (dst)

Sumber: