MCP 2025: Pemkab OKU Selatan Mantapkan Komitmen Cegah Korupsi

Harianokus.com- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) yang diwakili oleh Inspektur, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bapenda, Kabag Organisasi, serta perwakilan Kepala BPKAD dan Bapperida, menghadiri kegiatan peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP Tahun 2025. Acara ini berlangsung secara daring melalui Ruang Vidcon Dinas Kominfo OKU Selatan, Rabu (05/03/2025).

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Pelayanan Listrik, Bupati OKU Selatan Panggil Jajaran ULP PLN Muaradua

BACA JUGA:Tim Gabungan Gerebek Lokasi Narkoba di Madang Suku I, Sita Barang Bukti Penting

Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diprakarsai oleh KPK merupakan aplikasi yang dirancang untuk memantau kinerja program pencegahan korupsi di daerah.

Beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan MCP KPK 2025 meliputi:

• Penetapan proyek strategis daerah.
• Pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah.
• Pendataan rencana aksi pada setiap area.
• Koordinasi efektif di antara seluruh SKPD.

BACA JUGA:Abusama SH – H Misnadi Resmi Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Selatan Periode 2025-2030

BACA JUGA:Edukasi Lalu Lintas Kreatif, Polres OKU Selatan Gencarkan Program Polisi Sahabat Anak

Dalam RPJMN, KPK juga akan berperan sebagai pusat pencegahan korupsi melalui program edukasi yang melibatkan pengembangan pendidikan anti-korupsi. Pendidikan ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pemahaman tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui program ini, diharapkan peserta didik dan masyarakat luas dapat memahami esensi integritas serta membantu memberantas praktik korupsi.

BACA JUGA:Hujan Deras Picu Longsor dan Kerusakan Rumah di Buay Runjung

BACA JUGA:Banjir dan Macet di Palembang Jadi Sorotan, Warga Tuntut Solusi Konkret

Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, mengapresiasi keberhasilan program MCP selama beberapa tahun terakhir. Ia berharap bahwa dengan adanya MCP, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih baik, efisien, dan transparan.

"Hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pengawasan terkait APBD, sehingga potensi masalah dapat diminimalisir dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, Raden Suhartono, Deputi PPKD BPKP, menambahkan bahwa MCP memiliki kaitan erat dengan pengelolaan keuangan. Ia berharap agar sistem ini terus berjalan dengan baik dan dapat mengurangi risiko dalam tata kelola keuangan di masa depan.

 

Sumber: