Transparansi Anggaran Dipertanyakan: Komisioner Bawaslu OKU Selatan Keluhkan Biaya Perjalanan Dinas ke MK

Harianokus.com - Seorang Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) OKU Selatan mendapat sorotan terkait perjalanan dinas ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka menghadiri sidang sengketa Pilkada pada 18–21 Januari 2024. Komisioner tersebut, Komang Wardiasa, mempertanyakan transparansi anggaran perjalanan dinas, sebab dirinya mengaku terpaksa menggunakan uang pribadi untuk kebutuhan yang seharusnya dibiayai oleh negara melalui bagian kesekretariatan atau pejabat internal terkait.

BACA JUGA:Dugaan Keterlibatan Kurir Shopee dalam Pengiriman Rokok Ilegal: Modus Operandi dan Tantangan Pengawasan

BACA JUGA:Kesadaran Akan Kebersihan Lingkungan Masih Rendah, Sampah Berserakan di Pasar Saka Selabung

situasi ini. “Anggaran perjalanan dinas itu seharusnya jelas dan sepenuhnya dibiayai negara. Tapi kenyataannya, saya harus keluar uang pribadi. Yang lebih aneh lagi, saya disuruh bertanya kesana-kemari hanya untuk mencari tahu alasan belum digantinya biaya tersebut. Saling lempar tanggung jawab ini benar-benar membuat saya kecewa,” ungkapnya saat diwawancarai pada Kamis, 30 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa perjalanan dinas ke MK adalah tugas resmi dalam rangka menghadiri sidang sengketa Pilkada OKU Selatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seluruh biaya perjalanan ditanggung melalui anggaran negara sesuai aturan keuangan yang berlaku.

BACA JUGA: Bupati OKU Selatan: Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Potensi Bencana

BACA JUGA:Alejandro Garnacho Pilih Napoli Ketimbang Chelsea, Masa Depan di Manchester United Terancam

“Saya hanya ingin tahu ke mana sebenarnya dana tersebut. Apakah ada kesalahan administrasi atau masalah lain? Ini bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah sering,” lanjut Komang. Hingga kini, ia belum mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan selama empat hari perjalanan dinas tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu OKU Selatan, Doni Candra, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan klarifikasi atas kejadian tersebut. “Saat ini Bawaslu sedang melakukan klarifikasi,” ujarnya singkat.

BACA JUGA:Menghentikan Musik Remik: Polsek BSA Pasang Banner di Desa-Desa untuk Meningkatkan Keamanan

BACA JUGA:Ruwah di Jawa: Tradisi Penuh Makna untuk Menghormati Leluhur dan Menyucikan Diri

Kasus ini memicu perbincangan publik terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan.

 

Sumber: